Word Trek answers Word Trek answers Crab Word Trek answers Raccoon Word Trek answers Deer Word Trek answers Pig Word Trek answers Yamu Word Trek answers Gladius
SISTEM PEMERINTAHAN KEDATUAN LUWU - SEMPUGI
Budaya

SISTEM PEMERINTAHAN KEDATUAN LUWU

Sistem pemerintahan Kedatuan Luwu

oleh : Faisal To Ware

Dalam Kerajaan Luwu, ada dua golongan yang boleh menjadi Datu, yakni golongan “anakmattola” atau “anakangileng”. Pengangkatan seorang Datu dalam Kerajaan Luwu, haruslah dari keturunan Raja-raja yang memiliki derajat tersebut. Akan tetapi tidak boleh sekali-sekali “anakangileng” menjadi Datu jika masih ada “anakmattola”, kecuali dalam hal yang sangat penting, seperti yang terjadi pada zaman pemerintahan baginda Patipassaung. Jika aturan itu dilanggar, maka dapat menimbulkan kekacauan yang hebat dalam kerajaan. Jika kebetulan tidak terdapat “anakmattola” atau “anakangileng”, maka calon Datu harus di cari di Kerajaan Soppeng, Bone dan Wajo. Dan jika tidak terdapat seorang pun “anakmattola” atau “anakangileng” maka untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh pangandaran (kabinet) dan yang bertidak sebagai kepala pemerintahan ialah Opu Patunru (Perdana Menteri).

543873_473735979354925_1991091993_n

Salah Satu Pusaka Kedatuan Luwu

Kepala pemerintahan Kerjaan Luwu di sebut Datu atau Pajung, namun ada perbedaan antara Datu dan Pajung, yang boleh menjadi Pajung hanya Datu. Seorang Datu tidak mudah memperoleh gelar Pajung, sebab ada syarat-syarat yang harus dilakukan yang pertama, ia harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam kedatuannya dan yang kedua ia harus menempuh ujian yang berat[38] di suatu tempat yang bernama “Tanah Bangkala” sesudah ia lulus barulah datu dinobatkan sebagai Pajung.

Sejak masa pemerintaha Datu pertama sampai ke 13, bentuk pemerintahan kerajaan luwu bersifat Absolut Monarchie, artinya kerajaan yang bersifat mutlak kekuasaannya dan tidak terbatas. Semuanya berada dalam kekuasaan Datu dan tidak boleh dibatah atau disanggah, semua ornag harus tunduk dan patuh kepada segala perintah dan kemauan datu. Bentuk dasar hukum dari kekuasaan tersebut yaitu

1. “Naiyyaa datue, matukkuului, namatukkuaje, tennawellangesso. tennairiaging”
Maksudnya: Datu atau Pajung, tidak boleh diwajibkan melakukan sesuatu tugas, akan tetapi ia hanya berhak melakukan apa saja keinginannya, yakini duduk diatas singgasana raja dan memerintah apa saja yang ia kehendaki.
2. “Puakko siyo kiraukkaju riakommiri riakkeng teppa. mutappalireng”
Maksudnya: sesungguhnya engkau Raja, dan kami “daun kayu” kemana saja bertiup, disanalah kami terdampar lantaran hanyut.
3. “Mauni manggerre ripangaranna tudang tellewalewa risabalina, napatudangile rinawana datue rilalamua”.
Maksudnya: biarpun suami-istri sangat berkasih-kasihan, akan tetapi jika istri orang itu diinginkan datu, maka suami istri tersebut terpaksa bercerai.

Demikian mutlak kekuasaan Datu atau Pajung pada zaman itu. Tiga hukum tadi cukup menjadi bukti sistem pemerintahan kerajaan luwu yang Absolut Monarchie. Dan pada masa pemerintahan Datu ke 14 yakni We Tenriaware bentuk pemerintahannya berubah menjadi “Konstitutie Monarchie” yang artinya, Datu tidak lagi mutlak seperti yang sudah-sudah, akan tetapi telah terbatas, sehingga segala urusan kerajaan harus mendapat persetujuan dari “Ade Dus Belas”. hal ini atas anjuran “Toaaccana Luwu” atau orang pandai luwu, ia seorang ahli dalam ketata-negaraan dan diberi gelar Tomenneng. Maka diciptakanlah beberapa dasar hukum untuk mengganti dasar hukum sebelumnya, antara lain

1. “Puang temma bawangpawang, ata tenri bawangpawang”.
Maksudnya: datu (pemerintah), sekali-sekali tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang kepada rakyat, dan sebaliknya, rakyat tidak boleh sekali-sekali dianiya.
2. “Puang mappaattu ata ripattutu ”
Maksudnya: seseorang yang didakwa, baik pemerintah atau swasta, maka hakim tidak boleh bertidak semena-mena menjatuhkan putusan, tetapi hakim harus memeriksan perkara tersebut terlebih dahulu.
3. “Puang maddampeng ata riaddampengeng ”
Maksudnya: Datu mempunyai hak untuk mengampunkan seseorang yang bersalah, jika Datu memandang perlu.
4. “puang temmattennisulo ata tenriattenai sulo”
Maksudnya: Datu dan pemerintahan tidak boleh bersifat seperti kelakuan orang yang sedang memegang suluh yang tengah menyala. Demikian pula sebaliknya rakyat tidak boleh diperlakukan seperti itu.
5. “Puang teppleoleo ata tenrileoleo”
Maksudnya: Datu tidak boleh bersifat rendah, seperti mengejek-ejek atau menghina orang, dan rakyat tidak boleh dihina dan dipermalukan.
6. “Puang teggoroliu ata telliusepe”.
7. “Bolaluka tanengtaneng, kaloluks bola ”.
Maksudnya: dalam kehidupan rakyat, maka pertanian adalah hal yang sangat penting. Jika penduduk atau pemerintah ingin membangun rumah/gedung tetapi tempat untuk membangun tersebut terdapat kelapa, durian, mangga dan lain-lain harus ditebang dan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya. Demikian pula parit sawah yang hendak digali, jika harus melewati suatu rumah, maka rumah tersebut harus dibongkar dan diberi ganti rugi (Moh. Natsir, 1962, 61-69).

Bentuk pemerintahan seperti itu berlangsung terus menerus sampai datangnya Islam di tanah Luwu kira-kira akhir abad ke 16 atau permulaan awal abad ke 17. Setelah Islam masuk ke tanah Luwu, ia pun merubah bentuk pemerintahan sesuai dengan bentuk kehendak Islam. Dalam pemerintahannya dia didampingi oleh seorang Patunru (perdana menteri) ia bernama Dg. Mangawing dan diberi gelar “Mustafa” atau yang biasa disebut Patunru Mustafa. Datu kemudian merubah dan membentuk Dua Dewan yakni, dewan “Ase Asera” (adat sembilan)[39] dan dewan “Ade Seppulo Dua” (Adat dua belas)[40]. Dengan adanya bentuk pemerintahan seperti ini, maka sebagian besar kekuasaan Datu telah beralih kepada rakyat terutama soal pengangkatan dan pemecatan datu (Moh. Natsir, 1962,81-94).

Ade Asera terdiri atas 9 anggota, yang mewakili tiga golongan besar rakyat, yaitu Anak TelluE, mereka adalah kepala-kepala daerah (gubernur) di daerah masing-masing, mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dan ia mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua Bendera telluE, dalam kerajaan luwu terdapat tiga golongan dan mempunyai bendera sendiri-sendiri yaitu Anakarung yang merupakan golongan bangsawan dan mempunyai warna bendera lembayung yang dinamai kamummuE. Attoriolong merupakan golongan angkatan bersenjata dan mempunyai bendera berwarna putih dan terdapat gambar macam ditengah-tengah atau yang biasa disebut “macangnge”. Dan golongan yang ketiga Pampawaopu yang termasuk golongan buruh atau kaum pekerja, lambang bendera dari golongan ini disebut “goncingnge” karena ditengah-tengah ada gambar gunting yang terbuka.

36319_1045231595538691_5928409338556764386_n

Tiga Matoa, tiga golongan tersebut merupakan tiga golongan penduduk dari Wage (wajo sengkang), Cenrana (bone) dan Laletonro (soppeng). Jadi mereka adalah keturunan orang-orang bugis yang menetap di wilayah kerajaan luwu, agar merasa tidak dianak tirikan maka perwakilan dari masing-masing mereka dimasukan dalam dewan-dewan tersebut. Ade Sepullo Dua (adat dua belas). Merupakan gabungan dari semuanya, Terdiri atas Datu/Pajung yang juga sebagai ketua, Pakattenni Ade atau Pengendarang, Anak TelluE , Bandera TelluE, Tiga Matoa, dan Khadhi. Kadhi berperan sebagai pemberi nasehat-nasehat agar dalam pengambilan keputusan Datu dan Hadatnya bertindak sesuai dengan ajaran dan hukum Islam. Dan apabila Datu mangkat atau dipecat maka dengan sendirinya Kadhi harus pula meletakkan jabatannya (Moh. Natsir, 1)

About the author

Andi Rahmat Munawar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.